ApakahSBMPTN 2022 juga bisa diikuti oleh siswa paket C? Sebelumnya, dalam SNMPTN tahun ini peserta didik paket C dikecualikan. "Paket C tidak ikut SNMPTN karena sistem pembelajarannya tidak setara dengan yang lain, modelnya maksudnya. Karena SNMPTN ini basisnya adalah prestasi, maka untuk tahun ini tidak masuk dalam peserta," jelas Ketua c KPLB. d. KPLBA. e. Kenaikan Pangkat Kehormatan ————Berikut di atas merupakan pengetahuan penulis mengenai kepangkatan di Polri, lebih lanjut bisa dilihat pada Pasal 11 Perpol Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perkap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Darisini saya bisa memberikan beberapa tips seputar contoh soal tes akademik masuk pln. Trik lulus tes potensi akademik praja edukasi. Contoh soal tes akademik polri 2019 dan kunci jawaban contoh soal tes psikotes akpol, contoh soal tes akademik polri 2019 tes akademik polri 2019 atau uji akademik tahun ini dilakukan serentak antara 10 11 dan 12 mei Akademiini dijalani selama 4 tahun. Lulusan sekolah Akademi kepolisian ini nantinya akan berpangkat Inspektur polisi dua. Minimal lulusan adalah SMA/Sederajat dan bukan lulusan kejar paket A,B, atau C. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jalur penerimaan ini menuntut calon polisi minimal telah lulus S1 dengan jurusan tertentu. Pelamardengan ijazah Paket C bisa mendaftar untuk jadi polisi. Temukandisini : Jurusan Kuliah, Pendaftaran 2022 Masuk PTN, PTKIN, PTS, Kedinasan, Politeknik, Poltekkes, TNI, Polri, PPDB Online, Lowongan Kerja, dan Lainnya Pendaftaran Bintara Polri 2022 - 2023 (Bintara PTU, Bintara Brimob, dan Bintara Kompetensi Khusus) | Pendaftaran PMB 2022/2023 Akibatnyasempat terjadi aksi saling dorong sebelum akhirnya petugas berhasil merangsek masuk ke lingkungan pondok. “Tidak ada anggota yang terluka. Tadi cuma dorong-dorongan aja, karena waktu kita mau masuk dipintu masuk ada para santri dan simpatisan yang menggalang aksi berdoa,” terang Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. 2pria di Pelalawan ini diringkus di sebuah rumah di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, Pelalawan sekitar pukul 18.30 wib. "Tersangka TS sebagai pengedar, sedangkan SH merupakan kaki tangannya atau videoini tentang apakah bisa lulusan kejar paket c masuk tni . pendaftaran anggota tni trima kasih telah menonton video ini . jamgan lupa untuk subscribe li III Persyaratan Pendaftaran Polri 2020 : Syarat Pendaftaran Tamtama Polri 2020 Untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon peserta seleksi Tamtam Polri, baik itu Tamtama Brimob ataupun Tamtama Polair, maka harus dapat memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus berikut : A. Persyaratan Umum Pendaftaran Tamtama Polri. warga negara Indonesia; M3eP500. Syarat Masuk Polisi – Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang umum, menegakkan hukum dan keamanan dalam negeri, serta tugas-tugas lainnya. Bagi kalian yang berminat untuk menjadi calon anggota Polri, silakan melakukan pendaftaran, dengan mengikuti proses atau tahapan seleksi, lalu melihat pengumuman kelulusan. Pada saat akan melakukan pendaftaran, kalian terlebih dahulu harus dapat memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa macam jenis seleksi calon anggota Polri, yaitu Bintara Polisi atau Brigadir, Bintara Khusus Penyidik Pembantu, Tamtama, dan Akademi Polisi Akpol. Sebenarnya, masih ada satu lagi, yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIPSS. Namun, redaksi Gramedia hanya akan memberikan informasi syarat umum dan khusus masuk Bintara Polisi, Bintara Khusus Penyidik Pembantu, Tamtama, dan Akpol saja dikarenakan seleksinya dilakukan pada waktu yang berbeda. Catatan Informasi di bawah ini didasarkan dari informasi tahun sebelumnya. Untuk informasi tahun ini akan diperbarui segera sesuai informasi yang ada di website resmi Polri. Setidaknya, informasi berikut bisa menjadi gambaran sebagai persiapan untuk mendaftar. Persyaratan Pendaftaran Taruna Akpol 2022Persyaratan Pendaftaran Bintara PolriPersyaratan Pendaftaran Tamtama Tamtama Brimob dan Tamtama PolairRekomendasi eBook terkait Polri1. Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan2. Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan3. Bekerja Sebagai PolisiRekomendasi Buku Pedoman Syarat Masuk Polisi1. Lolos Tes Polri Akurat–Tepercaya Panduan Lengkap untuk Semua Tahap Persiapan Tes Akpol, Bintara, SIPSS, dan Tamtama2. Panduan Resmi Sukses Tes TNI–Polri 2020/20213. Sistem Kebut Semalam Lolos Tes Masuk TNI–PolriKategori Ilmu Berkaitan KarirArtikel Karir Persyaratan Pendaftaran Taruna Akpol 2022 Persyaratan Umum Warga Negara Indonesia WNI pria atau wanita; Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD RI Tahun 1945; Sehat jasmani dan rohani surat keterangan sehat dari institusi kesehatan; Berumur paling rendah 18 delapan belas tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri; Tidak pemah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK; Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Persyaratan Khusus Pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri, Tentara Nasional Indonesia TNI, dan Pegawai Negeri Sipil PNS, atau pemah mengikuti pendidikan Polri/TNI; Berijazah serendah-rendahnya SMK/MA jurusan IPA/IPS bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C dengan ketentuan Nilai kelulusan rata-rata Tahun 2016 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional UN minimal 70,00; Tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan nilai akumulasi minimal 70,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet A = 80–89, B = 70–79, C = 60–69, D = 50–59; Tahun 2022 akan ditentukan kemudian. Nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat Tahun 2016 2018 dengan nilai rata-rata UN minimal 60,00; Tahun 2019 dengan nilai rata-rata UN minimal 55,00; Tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan nilai akumulasi minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal C bagi yang menggunakan alfabet A, B, C, D; Tahun 2022 akan ditentukan kemudian. Bagi lulusan tahun 2022 yang masih kelas XII, nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 80,00 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alfabet A, B, C, D, khusus untuk Papua dan Papua Barat nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 70,00 atau nilai rapor rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet; Bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 85,00 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alfabet, dan memiliki kemampuan bahasa lnggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran bahasa lnggris minimal 85,00 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alfabet, serta melampirkan sertifikat Test of English as a Foreign Language TOEFL dengan skor minimal 500; Ketentuan bagi lulusan tahun 2016 2019 yang mengikuti UN perbaikan dan calon peserta yang mengulang di kelas XII, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol Tahun Anggaran 2022; Bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal PDF dan Satuan Pendidikan Muadalah SPM di pondok pesantren, memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan wathioni Ujian Standar Nasional atau ujian akhir muadalah dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan; Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku Pria 165 seratus enam puluh lima cm; Wanita 163 seratus enam puluh tiga cm. Belum pemah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pemah memiliki anak biologis anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan; Tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat; Bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal/TMS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat mendaftar kembali; Mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar; Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panitia Pusat Panpus/Panitia Daerah Panda; Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal lka; Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum; Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan di semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali; Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak memercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali; Membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur di angka 10 dan 11; Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikdasmen Kemendikbud; Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Kepolisian Daerah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk KTP dan Kartu Keluarga KK, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku; Bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY, sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK; Bersedia menjalani lkatan Dinas Pertama IDP selama 10 sepuluh tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri; Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali; Tidak terikat perjanjian lkatan Dinas dengan suatu instansi lain; Bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan; Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan; Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan jika diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol. Persyaratan Pendaftaran Bintara Polri Persyaratan umum dan persyaratan khusus berikut berlaku untuk semua jenis pendaftaran Bintara Polri seperti Bintara Brimob, Bintara Polisi Tugas Umum, Bintara Kompetensi Khusus Logistik, Bintara Kompetensi Khusus Labfor, Bintara Kompetensi Khusus Musik, Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan, Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi TI, dan Bintara Kompetensi Khusus Polair. Warga Negara Indonesia WNI; Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945; Pendidikan paling rendah SMA/sederajat; Berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri; Sehat jasmani dan rohani; Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat; Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela Persyaratan Khusus Pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri, TNI, dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri / TNI; Lulusan SMA / sederajat Bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet A = 80–89, B = 70–79, C = 60–69, D = 50–59; Bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapor; Ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet; Bagi lulusan tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan akumulasi minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet; Tahun 2022 akan ditentukan kemudian. Lulusan D-I D-IV/S-I dengan IPK minimal 3,00 dan terakreditasi. Bagi yang masih duduk di kelas XII lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 70,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai di poin 2; Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud RI; Ketentuan tentang UN perbaikan Bagi lulusan tahun 2016 2019 yang mengikuti UN perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan; Calon peserta yang mengulang di kelas XII, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2022. Usia calon Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 Lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 tujuh belas tahun 7 tujuh bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan; Lulusan D-I D-III usia minimal 17 tujuh belas tahun 7 tujuh bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan; Lulusan D-IV/S-I usia minimal 17 tujuh belas tahun 7 tujuh bulan dan usia maksimal 27 tahun pada saat pembukaan pendidikan Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Polda tersebut; Tidak bertato dan tidak ditindik atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda; Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum; Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan di semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali; Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak memercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali; Membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur di angka 9 dan 10B Berdomisili paling sedikit 2 tahun pada saat buka pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan KTP dan KK, kecuali calon peserta Bintara Kompetensi Khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku; Bagi calon/peserta seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022, yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi/katebelece dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apa pun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi; Bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan; Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan; Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan jika diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres/Pabanrim atau Subpanda sesuai dengan KTP dan KK; Peserta lulusan SMK dengan jurusan yang sudah ada di jalur Bakomsus diwajibkan mendaftar sesuai jalur seleksi Bakomsus tersebut contoh lulusan SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan wajib mendaftar di jalur Bakomsus TI. 3. Persyaratan Lainnya Persyaratan Lainnya untuk Bintara Polisi Tugas Umum Bintara PTU Berijazah Lulusan SMA/MA bukan lulusan Paket A, B, dan C; Lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana, tata kecantikan dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam pengumuman ini; Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah SPM/setingkat SMA di pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal PDF/setingkat SMA; Lulusan D-I D-IV/S-I dengan IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku Umum Pria 165 cm dan Wanita 160 cm; Wilayah Perbatasan Wiltas/Pulau-Pulau Kecil Terluar PPKT/Pulau-Pulau Terpencil PPT Pria 163 cm dan Wanita 158 cm; Khusus Ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat Daerah Pesisir Pria 163 cm dan Wanita 158 cm. Daerah Pegunungan Pria 160 cm dan Wanita 155 cm. Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili; Persyaratan Lainnya untuk Bintara Brimob Berijazah Lulusan SMA/MA bukan lulusan Paket A,B dan C; Lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana, tata kecantikan dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam pengumuman ini; Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah SPM/setingkat SMA di pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal PDF/setingkat SMA; Lulusan D-I D-IV/S-I dengan IPK minimal 3,00 dan prodi terakreditasi; Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku umum Pria 165 cm; dan Wanita 160 cm; Wilayah Perbatasan Wiltas/Pulau-Pulau Kecil Terluar PPKT/Pulau-Pulau Terpencil PPT Pria 163 cm dan Wanita 158 cm; khusus Ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat Daerah Pesisir Pria 163 cm dan Wanita 158 cm; Daerah Pegunungan Pria 160 cm dan Wanita 155 cm; Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili; Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Polair berijazah SMK Pelayaran / Perkapalan; Minimal D-III Nautika dan Teknika dengan IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi wajib memiliki ijazah Ahli Nautika dan Teknika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; Minimal D-III Teknik Perkapalan Desain dan Rancang Bangun Kapal IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi; tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku umum Pria 165 cm; dan Wanita 160 cm; Wilayah Perbatasan Wiltas/Pulau-Pulau Kecil Terluar PPKT / Pulau-Pulau Terpencil PPT Pria 163 cm; dan Wanita 158 cm; khusus Ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat Daerah Pesisir Pria 163 cm; dan Wanita 158 cm; Daerah Pegunungan Pria 160 cm; dan Wanita 155 cm pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten; Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan berijazah minimal D-III dengan IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi Keperawatan; Perawat Gigi; Kebidanan; Anastesi; Gizi; Fisioterapi; Teknik Gigi; Elektromedik; Kesehatan Lingkungan; Radiologi; Analis Kesehatan; Farmasi; tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk Pria 159 cm dan wanita 155 cm; pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Labfor Berijazah minimal SMK jurusan Kimia / Analis Kimia; Teknik Listrik / Instalasi Tenaga Listrik; Teknik Konstruksi Bangunan. tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 158 cm; pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten; Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Logistik Berijazah minimal SMK jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti; Mesin; Teknologi Tekstil; Teknik Otomotif; Kompetensi Keahlian Manajemen Logistik; Ekonomi dengan jurusan Akuntansi; Teknik Informatika Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 158 cm; pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten; Persyaratan Lainnya Bintara Kompetensi Khusus Musik berijazah SMK jurusan Seni Musik atau Sekolah Menengah Musik dengan menguasai bukan menguasai karena hobi minimal 1 satu instrumen musik sebagai berikut Flute, Oboe, Clarinet, Sax Alto, Sax Tenor, Trumpet, Trombone, Tuba, Bason/Fagot, Percusi, Keyboard, Electric Bas, Electric Guitar, Violin, Drum Set, Celo. tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 158 cm; pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten Persyaratan Lainnya Bintara Kompetensi Khusus TI Berijazah SMK / MAK jurusan Teknik Komputer Jaringan; Multimedia; Teknik Komputer dan Informatika; Telekomunikasi; Rekayasa Piranti Lunak; Teknik Elektro. tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 158 cm; pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus melalui video conference dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten Persyaratan Pendaftaran Tamtama Tamtama Brimob dan Tamtama Polair Persyaratan Umum warga negara Indonesia; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berijazah paling rendah SMU / sederajat; usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri; sehat jasmani dan rohani; tidak pernah dipidana dengan menunjukkan SKCK; berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Polri. pria bukan anggota / mantan Polri / TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri / TNI; berijazah serendah-rendahnya Tamtama Brimob SMA / MA jurusan IPA / IPS / Bahasa / Agama bukan lulusan Paket A, B dan C dengan kriteria lulus dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan Surat Izin Mengemudi SIM A Tamtama Polair SMK jurusan Pelayaran bukan lulusan Paket A, B dan C dengan kriteria lulus. bagi yang masih duduk di kelas XII SMA / SMK / MA / sederajat menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 satu, setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah dan diberlakukan persyaratan di atas usia minimal 17 tahun 8 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan; tinggi badan minimal 165 cm, khusus ras Melanesia Polda Papua dan Papua Barat 163 cm; tidak bertato / bekas tato dan tidak ditindik / bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat; dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah RS Pemerintah atau Klinik BNN / BNP / BNK; membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan tidak keluar dari fungsi Brimob dan Polair selama 10 tahun; berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga; belum pernah menikah secara hukum positif / agama / adat, dan belum memiliki anak biologis, sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan; bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 sepuluh tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri; memperoleh persetujuan dari orang tua / wali; tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain; bagi calon Tamtama yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan; bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai / karyawan mendapat persetujuan / rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan; bersedia diberhentikan dari status pegawai / karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri; Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, ikuti yang ada di website resmi Polri. Rekomendasi eBook terkait Polri 1. Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan 2. Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan 3. Bekerja Sebagai Polisi Rekomendasi Buku Pedoman Syarat Masuk Polisi 1. Lolos Tes Polri Akurat–Tepercaya Panduan Lengkap untuk Semua Tahap Persiapan Tes Akpol, Bintara, SIPSS, dan Tamtama 2. Panduan Resmi Sukses Tes TNI–Polri 2020/2021 3. Sistem Kebut Semalam Lolos Tes Masuk TNI–Polri ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien Akademi Kepolisian atau yang biasa disebut dengan nama AKPOL merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bertugas untuk mencetak perwira Polri. AKPOL sendiri berstatus sebagai unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polisi yang ada di bawah Kalemdikpol. Bagi mereka yang berminat melanjutkan studi di tempat ini, tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Namun, syarat yang harus dipenuhi memang lumayan berat. Taruna Akademi Kepolisian sumber Untuk mendaftar di AKPOL, seperti tahun sebelumnya, calon siswa saat ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Pihak Kepolisian Republik Indonesia Polri dalam banyak kesempatan pun sudah sering mengatakan bahwa mereka tidak memungut biaya masuk untuk mereka yang ingin menjadi anggota baru Polri. Penerimaan anggota Polri ini sendiri meliputi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIPSS, Akademi Kepolisian AKPOL, Bintara Polri, serta Tamtama Polri. Syarat Umum Pendaftaran AKPOL Tahun 2022 Warga Negara Indonesia pria atau wanita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. sehat jasmani dan rohani surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres setempat. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Syarat Khusus Pendaftaran AKPOL Tahun 2022 Pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI. Berijazah serendah-rendahnya SMA/sederajat jurusan IPA/IPS bukan lulusan Paket A, B, dan C. Bagi yang lulusan tahun 2022, nilai rapor rata-rata kelas XII semester V minimal 80,00 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alphabet A, B, C, D. Khusus Papua dan Papua Barat, nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 70,00 atau nilai rapor rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alphabet. Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku adalah pria 165 cm dan wanita 163 cm. Belum pernah menikah/hamil atau melahirkan bagi peserta calon Taruna dan belum pernah punya anak kandung/biologis bagi peserta calon Taruna serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat. Bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal karena pidana/asusila atau Taruna/i yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak dapat mendaftar kembali. Mantan siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar. Dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau faham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Membuat surat pernyataan materai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemdikbud. Berdomisili 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari Lurah/Kades setempat dengan diketahui oleh Kapolsek, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas III dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY, untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama IDP selama 10 sepuluh tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri. Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain. Bagi calon Taruna/I yang dinyatakan lulus terpilih, agar melampirkan Kartu BPJS Kesehatan. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan wajib mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan serta bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna AKPOL. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian sesuai ketentuan. Taruna AKPOL sumber Pendaftaran AKPOL Tahun 2022 Kegiatan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi 30 Maret 2022 – 18 April 2022 Rikmin Awal dan Pengumuman 19 April 2022 – 23 April 2022 Pemeriksaan Kesehatan Tahap I 11 Mei 2022 – 15 Mei 2022 Cat Akademik 31 Mei 2022 – 4 Juni 2022 Tes Kemampuan Jasmani dan Antro 6 Juni 2022 – 8 Juni 2022 Pemeriksaan Kesehatan Tahap II 13 Juni 2022 – 17 Juni 2022 Pemeriksaan Administrasi Akhir 22 Juni 2022 – 24 Juni 2022 Sidang Terbuka Kelulusan 29 Juni 2022 Ketika artikel ini ditayangkan, pendaftaran AKPOL tahun 2022 memang sudah ditutup. Jika Anda tidak ingin ketinggalan informasi, Anda dapat menghubungi AKPOL di Jalan Sultan Agung No. 131 Candi Baru, Semarang. Selain itu, Anda dapat mengirim email ke alamat [email protected] atau menghubungi nomor telepon 024 8442287. Pos terkaitBiaya Kuliah UNS Universitas Sebelas Maret TA 2023/2024Akreditasi & Biaya Kuliah Universitas Komputer Indonesia UNIKOM Bandung 2023/2024Jadwal Pendaftaran dan Biaya Institut Bisnis Nusantara IBN TA 2023/2024Biaya Kuliah Universitas Pancasila TA 2023/2024Biaya Kuliah UNPAR Universitas Katolik Parahyangan TA 2023/2024Akreditasi, Gelar Lulusan dan Biaya WEARNES Education Center TA 2023/2024 Selasa, 15 April 2014 0459 WIB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh saat melakukan pemeriksaan mendadak sidak ke SMA Negeri 70 Jakarta 13/04. Dalam peninjauan dilakukan guna memastikan hak anak untuk ikut UN dan menjamin kerahasiaan Ujian Nasional untuk peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat. TEMPO/Dasril Roszandi Iklan Tangerang - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menjamin lulusan kejar paket C juga memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah umum untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. "Selesai di sini saya harapkan dapat bekerja atau melanjutkan ke universitas terbuka, sehingga tidak ada stigma orang ini dari penjara," katanya saat meninjau pelaksanaan ujian nasional UN SMA kejar paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang di Jalan Daan Mogot, Senin, 14 April 2014. Baca Gara-gara UN, Lima Siswa di Jember DepresiDirektur Pembinaan dan Pendidikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Priyadi mengatakan, UN SMA kejar paket C ini di seluruh Indonesia diikuti peserta, baik warga binaan maupun yang orang luar yang ikut ujian di jumlah itu, di Banten terdapat 238 peserta, 38 orang di antaranya mengikuti UN di LP Anak Pria Tangerang. "Mereka bagian dari generasi penerus. Kami berkewajiban mengangkat derajat mereka melalui pendidikan," kata LP Anak Pria Tangerang Heni Yuwono mengatakan, dari 38 peserta UN kejar paket C, 17 di antaranya adalah warga binaan dengan berbagai macam kasus yang sudah divonis. "Peserta UN kejar paket C ini sudah mengikuti try out dan latihan sosial. Usia peserta paling muda 19 tahun dan paling 36 tahun," ujar Heni. Baca Jokowi di Soal Ujian, Pemerintah Tak DisengajaIklan Salah satu peserta UN kejar paket C, Eko Budi Purwanto, 30 tahun, mengungkapkan rasa senangnya karena bisa mengikuti ujian. "Saya ingin meneruskan kuliah karena bercita-cita jadi pegawai negeri," kata Eko ditemui di LP. Eko merupakan terpidana narkotik yang divonis 6 tahun penjara pada 2010. AYU CIPTABerita TerpopulerSalip Arema, Persib ke Puncak Klasemen Grup BaratKonvensi Demokrat Sudah AntiklimaksUjian Nasional, Siswa ke Toilet Dikawal Polisi Artikel Terkait Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional? 24 Agustus 2022 KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan 9 Januari 2019 Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan 18 April 2018 Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit 18 April 2018 Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA 14 April 2018 UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan Soal Berbentuk Esai 15 Juni 2017 Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional? 24 Agustus 2022 Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional? Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional UN. KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan 9 Januari 2019 KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya. Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan 18 April 2018 Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan Hasil telaah akan digunakan untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran. Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit 18 April 2018 Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit Soal UN SMA mata pelajaran matematika membuat gaduh para siswa karena dinilai terlalu sulit dan tak pernah diajarkan. Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA 14 April 2018 Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA Peserta Ujian Nasional atau UN tingkat SMA mengeluhkan soal yang tak sama dengan kisi-kisi. Soal UN yang dikeluhkan kebanyakan adalah matematika. UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan Soal Berbentuk Esai 15 Juni 2017 UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan Soal Berbentuk Esai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan soal ujian nasional UN tingkat sekolah menengah pertama pada 2018 tidak lagi berbentuk pilihan ganda, melainkan esai. USBN SD, Menteri Pendidikan Ujian Itu Penting, tapi Utamakan Kejujuran 16 Mei 2017 USBN SD, Menteri Pendidikan Ujian Itu Penting, tapi Utamakan Kejujuran Menteri Muhadjir meminta guru terus menanamkan semangat integritas kepada anak-anak sebagai penerus bangsa untuk memperkuat rasa nasionalisme. UNBK SMP, Ombudsman Temukan 16 Indikasi Kesalahan 5 Mei 2017 UNBK SMP, Ombudsman Temukan 16 Indikasi Kesalahan Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Ahmad Suaedy menerima laporan sejumlah maladministrasi selama UNBK. Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih 2 Mei 2017 Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih Kepolisian Resor Klaten mendalami dugaan adanya keterlibatan kelompok klitih dalam konvoi pelajar yang melakukan aksi brutal di sejumlah wilayah, hari ini. Depok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat 2 Mei 2017 Depok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat Akibat keterbatasan ruangan, beberapa SMP menumpang di sekolah lain.